Ketua Kadin Sebut Masa Depan Ekonomi Aceh Ditentukan Oleh Kecerdasan Merancang Regulasi

Banda Aceh – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, menegaskan bahwa kekuatan utama Aceh dalam menghadapi persaingan ekonomi global bukan hanya terletak pada besarnya potensi sumber daya, tetapi pada kecerdasan regulasi dan keberanian untuk memanfaatkan kewenangan khusus yang dimiliki daerah ini.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional Muzakarah Saudagar Aceh yang dilaksanakan oleh Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (MPW ISMI) Aceh bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh dan berkolaborasi dengan Diaspora Global Aceh (DGA) di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu (22/11/2025).

Iqbal menyebutkan bahwa Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi pemain ekonomi yang lebih kompetitif, namun peluang tersebut harus dibuka melalui regulasi yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan pasar global.

“Persaingan dunia hari ini tidak lagi hanya soal kualitas produk. Kebijakan yang berpihak, kepastian regulasi, dan dukungan pemerintah menjadi kunci peningkatan daya saing serta percepatan investasi,” kata Iqbal.

Dalam pemaparannya, Iqbal menegaskan bahwa Aceh memiliki regulatory advantage (keunggulan regulasi) melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kewenangan khusus ini, kata dia, memungkinkan Aceh untuk bergerak lebih cepat dibandingkan provinsi lain, terutama dalam kebijakan ekonomi.

Dengan UUPA, Aceh memiliki ruang untuk menyederhanakan izin ekspor, memberikan insentif fiskal daerah, menerapkan standarisasi produk berbasis global, serta mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok internasional.

Iqbal juga memaparkan pondasi kebijakan daerah yang memperkuat ekosistem perdagangan melalui regulasi sektoral dan qanun perdagangan yang lebih fleksibel.

Sejumlah titik strategis menjadi bagian dari penguatan infrastruktur ekonomi Aceh, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Freeport BPKS Sabang, Pelabuhan Krueng Geukueh, KEK Arun Lhokseumawe, Kuala Langsa, serta Pelabuhan Calang di Aceh Jaya.

“Keberadaan titik-titik ini dapat meningkatkan konektivitas logistik dan memperkuat arus perdagangan Aceh,” jelasnya.

Ekonomi Halal sebagai Keunggulan Aceh

Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam dinilai memiliki nilai tambah tersendiri dalam pengembangan ekonomi halal global.

Menurut Iqbal, produk Aceh memiliki posisi halal yang kuat, sementara pasar halal dunia terbentang luas dari Timur Tengah, Asia Selatan hingga kawasan ASEAN.

Sertifikasi halal Aceh disebut mampu meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen internasional.

Dalam kapasitasnya sebagai penggerak dan advokat kebijakan ekonomi daerah, Kadin Aceh disebut telah menghasilkan beberapa regulasi strategis, antara lain Pergub Aceh Nomor 39/2020 tentang Kewirausahaan Terpadu, vokasi, pendampingan, inkubasi dan pembiayaan, konsep e-katalog lokal Aceh, pembukaan jalur resmi UMKM ke pasar pemerintah, serta penguatan pondasi stabilitas UMKM sebelum memasuki pasar global.

Iqbal menekankan bahwa regulasi Aceh ke depan harus mampu menyesuaikan diri dengan empat arah utama perkembangan dunia, yaitu sustainability (keberlanjutan) dan traceability (ketertelusuran), standarisasi internasional (ISO, HACCP, RSPO, SNI), efisiensi rantai pasok logistik cepat dan murah, serta digitalisasi perdagangan.

Untuk memperkuat orientasi ekspor, Kadin Aceh mendorong tiga langkah besar. Pertama, penguatan regulasi dan standarisasi ekspor, kedua, pengembangan logistik terintegrasi Sabang-Krueng Geukueh-Penang, serta yang ketiga, penyederhanaan administrasi ekspor bagi UMKM.

Iqbal menegaskan bahwa masa depan ekonomi Aceh tidak ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya alam, tetapi oleh kecerdasan dalam merancang regulasi dan kekuatan sinergi antar organisasi.

“Kadin Aceh berkomitmen mengawal Aceh agar bergerak dari daerah berpotensi menjadi pemain global,” pungkasnya. (Akhyar)